Download Kompilasi Hukum Islam KHI PDF 780 Kb
Anda berada pada halaman yang tepat untuk mendownload Kompilasi Hukum Islam atau KHI PDF
Apa itu Kompilasi Hukum Islam atau KHI?
Definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Hamid S. Attamimi, adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang ditulis dan diatur secara teratur. KHI bukan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun itu tertulis, bukan pula peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan sebagainya.
Singkatnya, KHI terkait dengan pengumpulan materi hukum sebagai pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama.
Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam
Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Proyek untuk Pengembangan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau lebih dikenal dengan Kompilasi proyek-proyek Hukum Islam. Proses pembentukan KHI memiliki hubungan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia sejauh ini.
| Judul | Kompilasi Hukum Islam |
| Format File | |
| Ukuran File | 780 Kb |
Sekilas Pembentukan KHI
Kelancaran proses pembentukan KHI tidak lepas dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan tokoh kharismatik NU yang pada era tahun 1984 menjabat Ketua Panitia Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang membawa rancangan KHI ke dalam forum muktamar. Prof. H Bustanul Arifin, S.H. selaku Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Peradilan Agama sekaligus pemimpin umum Tim Pelaksana Proyek Pembentukan KHI menyampaikan rencana tersebut, sehingga proses pembentukan KHI menjadi berjalan lancar setelah didukung oleh para ulama dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Sebelumnya proses realisasi pembentukan KHI berlangsung sangat alot meskipun Presiden Soeharto telah menyetujui, karena ada beberapa faktor penghambat di antaranya adalah adanya kelompok cendekiawan baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim menolaknya, anggota DPR RI saat itu praktis dikuasai oleh kelompok non-Muslim dan adanya berapa pihak yang mencurigai KHI sebagai kepanjangan dari kelompok pemberontak DI/TII.
Selanjutnya Prof. Bustanul menyampaikan maksudnya dan Gus Dur langsung menyetujuinya dan kemudian mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan pengarahan dalam acara Muktamar ke-27 di Situbondo mengenai rencana pembentukan KHI. Rencana pembentukan KHI ini kemudian disampaikan dalam forum muktamar oleh Mahkamah Agung yang diwakili oleh Prof. Bustanul. Alhasil, forum Muktamar NU memutuskan setuju dengan pembentukan KHI dan menyatakan KHI akan dijalankan oleh pemerintah selaku umara’ dalam hal ini Mahkamah Agung. Setelah konsep KHI disetujui oleh NU melalui forum tertinggi Muktamar. Berbagai pihak yang awalnya menolak KHI akhirnya ikut menyetujuinya. Tim Pelaksana Proyek Pembentukan KHI berkomunikasi intens dengan para ulama dan beberapa kali mengadakan lokakarya dan pengkajian yang melibatkan para ulama NU dan beberapa kyai pengasuh pondok pesantren.
Pada bulan Juni 1991, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kedudukan KHI hingga kini sangat penting karena menjadi pedoman yang jelas bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dan juga berfungsi mengatasi persepsi yang tidak seragam mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia. NU senantiasa berpegang teguh dengan 4 (empat) prinsip utamanya yaitu tawasuth (moderat), tawazun (proporsional), i’tidal (berlaku adil) dan tasamuh (toleran) untuk selalu merawat kebhinekaan dan menjaga NKRI dalam dimensi ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariyah.
Download KHI PDF
Untuk mendownload Kompilasi Hukum Islam atau KHI PDF, silahkan klik tombol di bawah ini.
atau kamu juga bisa mengunduh
Butuh ebook lainnya? Kunjungi Halaman Download Buku Gratis kami.